DPR, Wakil Rakyat Yang (Belum) Tahu Rakyat

Elit politik yang dianggap berjasa bagi negara kerap dipanggil sebagai seorang negarawan.

Sebuah julukan yang terkesan sangat eksklusif. Lantas petani yang menanam padi untuk perut anak semua bangsa tidak pantas disebut negarawan? Bukankah mereka juga berpikir dan bertindak untuk negara? Sebuah pertanyaan sederhana yang muncul dalam benak saya sebagai seorang mahasiswa.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan negara. Banyak sekali tugas dan fungsi yang dijalankan, termasuk fungsi pengawasan, aspirasi dan legislasi. Tidak untuk meniadakan peranannya, namun apakah secara kelembagaan DPR sudah memberikan dampak yang positif bagi rakyat?

Mendefinisikan kata rakyat memang cukup mudah. Melirik KBBI, rakyat berarti penduduk suatu negara. Namun rakyat dalam konteks pemerintahan kadang masih cukup sulit untuk didefinisikan, masih ada dilema didalamnya. Rakyat mana yang harus diperjuangkan. Perhatikan saja ketika para anggota DPR berteriak mengatas namakan rakyat. Menganggap dirinya adalah representasi dari rakyat. Sudahkah menunjukan itikad pengartian rakyat yang sesungguhnya? Rakyat adalah saya, anda, dan kita semua, terlepas dari jabatan dan posisi strategis yang melekat, kita semua adalah rakyat. Sudahkah kita merasa terwakili oleh para legislator? Sudahkah petani dan nelayan yang terperas keringatnya untuk mencari nafkah terwakilkan oleh para legislator?

Anggota DPR terlihat sangat sibuk. Pagi hingga sore rapat di ruang sidang, malamnya harus menepati janji siaran TV swasta untuk beradu argumen dengan lawan bicaranya. Gagasan indah disampaikan untuk menegasikan gagasan lain yang bersebrangan. Terlihat sangat filosofis dan rasional, namun sudahkah yang mereka ucapkan dilakukan? Ada hak rakyat yang belum dituntaskan. Terlintas dalam benak sebagian orang, para legislator terlalu terkotak-kotakan dengan identitas. Memang benar mereka adalah para utusan partai politik, tetapi apakah mereka lupa bahwa partai politik harus sejajar dengan kehendak rakyat? Atau lagi-lagi mereka belum bisa mengartikan kata rakyat?

Publik sudah tidak asing dengan kata koalisi, pun juga fraksi. Publik mempercayainya bahwa kedua hal tersebut ada untuk kepentingan rakyat. Namun benarkah demikian? Wajah koalisi dan fraksi di DPR hanya terkesan sebagai kubu yang saling berperang. Para legislator sibuk mengelompokan dirinya dengan kelompok yang mereka anggap satu ideologi. Berbagai topik mereka bicarakan dengan penuh keseriusan. Namun, kesejahteraan rakyat belum juga hadir hingga sekarang. Lalu koalisi dan fraksi ini apa? Ajang mencari kawan dan lawan? Rakyat jelas tidak butuh peperangan, rakyat sudah lelah dengan masa kolonial. Masihkan relevan kotak identitas yang para legislator ciptakan?

Suasana negara terkesan sangat dinamis, namun tidak dengan kesejahteraan yang makin terasa statis. Gejolak hanya terasa dalam bidang politik. Pembahasan mengenai cawapres, sengketa pemilu hingga revisi UU MD3 menjadi topik hangat setiap petang. Sementara regulasi yang menunjang swasembada pangan ataupun praktik pencurian ikan nampaknya hanya ada di angan-angan.

Apakah para dewan hanya bersemangat ketika membahas kepentingan politiknya? Apakah para dewan hanya ingin mementingkan hak pribadi dan kelompoknya? Jika tidak demikian, tunjukanlah pada rakyat. Rakyat menginginkan kesejahteraan, bukan perseturuan. Apalagi debat kusir di talk show  TV juga time line media sosial. Atau para anggota dewan masih belum juga cakap mengartikan kata rakyat?

Apalagi jika berbicara tentang korupsi. Sudah lelah, jangan buat rakyat semakin anti pati.